Kamis, 09 Oktober 2014

Jakarta - Kondisi ekonomi Indonesia dalam beberapa hari terakhir terlihat menurun. Pelaku pasar merespons negatif perkembangan politik beberapa hari ini.

Terakhir, terpilihnya Ketua MPR baru menjadi sentimen negatif yang menyebabkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah anjlok.

Kecemasan investor tercermin dalam IHSG dan nilai tukar rupiah. Menutup Sesi I perdagangan Rabu (8/10/2014), IHSG jatuh 52,582 poin (1,04%) di posisi 4.980,26. Sementara rupiah diperdagangkan di posisi Rp 12.247 per dolar AS, terlemah sejak akhir tahun lalu.

Buruknya kondisi ekonomi Indonesia membuat presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan pengusaha angkat bicara.

Pandangan Jokowi

Saat menghadiri acara Trade Expo Indonesia 2014, Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) tak mau ditanya soal kondisi politik terkini. Khususnya pasca terpilihnya pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang baru.

"Di sini persoalan ekonomi, saya nggak mau urusan politik. Rakyat sudah bosan dengan urusan politik. Pemilihan DPR sudah rampung, DPD sudah, MPR sudah rampung. Sekarang tinggal bekerja," tegasnya

Menurut Jokowi, karena kegaduhan yang telah terjadi beberapa hari terakhir menyebabkan sentimen pasar negatif.

"Karena kegaduhan politik kita, kita itu sudah ingatkan dari kemarin. Kita ini usulkan musyawarah mufakat tidak gaduh-gaduh seperti ini. Itu sinyal yang ditangkap pasar. Sinyal yang direspons oleh pasar itu negatif," katanya.

Oleh karena itu, Jokowi berpesan agar para elit politik menahan diri. Pasalnya, setiap aksi dan kebijakan yang dilakukan politisi akan dicermati oleh pelaku pasar.

"Saya pesan kepada para politisi, elit politik. Saya pesan, setiap tingkah laku kita, kebijakan kita, setiap produk-produk kita, itu dilihat oleh pasar. Dilihat oleh masyarakat, dilihat oleh rakyat," tuturnya.

Pandangan Ciputra

Kegaduhan politik beberapa waktu terakhir menjadi sentimen negatif bagi dunia usaha. Tidak hanya pelaku pasar modal, pengusaha sektor riil seperti properti pun khawatir jika situasi ini berlarut-larut.

Taipan properti Ciputra mengatakan, dirinya sebagai pengusaha merasa khawatir dengan keadaan politik yang memanas belakangan ini. Dampaknya adalah penjualan properti menjadi terhambat, meski dia tak menyebutkan angka pasti.

"Kita menunggu market. Kita juga khawatir, tidak ada pembeli karena investor tidak datang," kata Ciputra.

Ciputra mengatakan, investor dan pengusaha berharap ada kepastian dan keharmonisan di dunia politik di Indonesia. "Mereka menunggu kabinet parlemen yang akan datang," tambahnya.

Meski begitu, dia optimistis keadaan ini tidak akan terlalu berlarut. Ciputra pun yakin pemerintahan baru di bawah kepemimpinan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) bisa menjalankan tugas dengan baik.

Pengusaha senior ini punya harapan khusus untuk Jokowi-JK, yaitu terus mendukung pertumbuhan wirausaha baru. Dia yakin Jokowi-JK bisa mewujudkannya karena mereka berlatar belakang pengusaha.

"Saya sudah tulis surat kepada Jokowi, minta supaya entrepreneur dikembangkan. Kalau sudah ada 20% budget untuk pendidikan, itu Rp 400 triliun. Berapa untuk entrepreneur, nggak ada," tegas Ciputra.

Pandangan Sofjan Wanandi

Kegaduhan politik di parlemen memicu dampak berantai terhadap sentimen negatif bagi perekonomian Indonesia. Reaksi negatif pasar termasuk para investor tercermin dari IHSG, nilai tukar rupiah, hingga investasi riil yang tertunda.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan dinamika politik Indonesia yang saat ini kurang stabil sangat memberikan sentimen negatif pasar. Ia mengungkapkan kondisi ini menyebabkan anti klimaks bagi terpilihnya Jokowi-JK yang awalnya banyak memberikan harapan besar.

"Masalah politik kita itu kan semua cepat sekali. Kalau kita perhatikan ini sepotong-potong ini susah," kata Sofjan.

Hal ini juga yang menyebabkan kondisi rupiah tertekan terhadap dolar Amerika Serikat. Padahal kata Sofjan, investor sudah menunjukkan respons positif saat Jokowi terpilih menjadi presiden mengalahkan Prabowo Subianto. Investor sudah menunjukkan minat cukup besar berinvestasi di Indonesia.

Namun dengan kondisi perpolitikan Indonesia yang kurang stabil, investor hanya menunggu sampai Jokowi benar-benar dilantik sebagai presiden.

"Awalnya investor itu optimistis tinggi saat Jokowi terpilih tetapi situasi politik beberapa hari terakhir ini berubah," katanya.

Menurutnya saat ini para investor melihat aspek politik Indonesia sangat menjadi perhatian utama, bagi jaminan investasi mereka di Indonesia. Kekhawatiran investor lainnya, adalah dominannya kubu oposisi Prabowo di parlemen membuat adanya keraguan program-program Jokowi-JK berjalan mulus.

"Kita bicara capital market semua gampang terutama foreign direct investment itu. Tetapi kalau diganggu terus repot kita. Agak ada penurunan mereka bilang ada apa Indonesia," jelas Sofjan.

Pandangan Pengusaha Tambang

Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo) mencatat penundaan investasi sebesar US$ 20 miliar (sekitar Rp 24 triliun) untuk pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian mineral (smelter). Hal ini terjadi ketika proses politik di Indonesia yang 'panas' apalagi pihak oposisi kubu Prabowo menguasai parlemen.

"Kalau total investasi yang tertunda akhirnya mencapai US$ 20 miliar gara-gara politik," kata Ketua Umum Apemindo Poltak Sitanggang.

Poltak enggan menyebutkan nama perusahaan apa saja yang menunda pembangunan smelter. Seharusya, para investor tersebut mendirikan pabrik pengolahan nikel, tembaga, emas, bauksit dan lainnya.

"Kalau untuk perusahaan nikel itu ada sekitar US$ 2 miliar investasinya satu perusahaan," sebutnya.

Penundaan investasi juga karena pembatalan beberapa lembaga keuangan asing menyalurkan dananya kepada perusahaan yang akan menanamkan modal ke Indonesia. Alasannya, iklim investasi terganggu karena persoalan politik.

"Tidak ada lembaga keuangan yang mau berikan dana untuk pembangunan smelter. Sementara lembaga keuangan nasional tidak ada yang berminat mendanai smelter" ujar Poltak.

Poltak berharap program dari pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) atau yang dikenal dengan nawacita (9 program nyata Jokowi-JK) dapat berjalan tanpa gangguan dari parlemen. Program-program Jokowi seperti mempercepat perizinan dan sebagainya menjadi daya tarik investor.

"Kemudian untuk para politisi. Tolong pikirkan rakyatnya. Pikirkan konstituennya. Ini baru soal pertambangan. Belum perkebunan dan lainnya," imbuh Poltak.

 

 

0 komentar:

Posting Komentar